TUGAS INDIVIDU
PRAKTIKUM DASAR KOMUNIKASI
”SEJARAH
PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA”
Oleh :
Aris Budiman
(115040100111005)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
MALANG
2012
SEJARAH
PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA
Sejarah mencatat bahwa
kegiatan penyuluhan pertanian yang pertama kali dilaksanakan pada awal abad ke
20, diorganisir oleh perguruan tinggi dan instansi pemerintah.
Di Indonesia, sejak
jaman penjajahan hingga sampai dengan dasawarsa 1980-an, kelembagaan penyuluhan
pertanian hanya dilakukan oleh instansi pemerintah. Tetapi seiring dengan
kebijakan pembangunan pertanian yang semakin memberikan peluang bagi
perguruan-tinggi, swasta, dan LSM, sehingga peran pemerintah nampak semakin
berkurang, meskipun dalam praktek masih didominasi oleh institusi pemerintah. Penelusuran
tentang beragam kebijakan dan kelembagaan penyuluhan pertanian yang pernah
dipraktekkan di Indonesia, menunjukkan beragam model yang layak dijadikan acuan
di masa-masa mendatang.
(Azis, 2010)
Penyuluhan Pada Masa
Penjajahan Belanda
Kelembagaan penyuluhan
pertanian yang pertama-tama dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda
adalah Departemen Pertanian (Department van Landbouw), yang didirikan pada
tahun 1905. sedang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat Pang-reh Praja (PP).
Pada tahun 1910 dibentuk
Dinas Penyuluhan Per-tanian (Landbouw Voorlichting Dienst), tetapi baru
benar-benar berperan sebagai lembaga penyuluhan pertanian yang mandiri, sejak
diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi terlepas dari PP pada tahun 1918,
1. Pembangunan Kebun Raya
Bogor
Kebun Raya yang dibangun pada 17 Mei 1817 oleh Reindwardt
tersebut, merupakan kebun koleksi tanaman yang memiliki potensi dikembangkan
sebagai komoditas baru yang laku di pasar internasional (kelap-sawit, ketela
pohon, dll)
2. Pelaksanaan Tanam Paksa
(Cultuurstelsel)
Pelaksanaan Tanam Paksa (1831-1917) sering hanya ditonjolkan
sisi negatifnya karena dilakukan dengan cara pemaksaan dan kurang memberi
manfaat bagi masyarakat pribumi dibanding yang dinikmati pemerintah Belanda.
Tetapi, sebenarnya mengandung sisi baik, dalam arti dibentuknya
komisi yang terdiri dari petugas-petugas Pangreh Praja (PP) yang bertugas
melakukan per-cobaan dan penyuluhan untuk peningkatan produksi.
3. Pembentukan Departemen
Pertanian
(Department van Landbouw)
Dengan dibentuknya Departemen Pertanian pada 1905 kegiatan
penyuluhan pertanian mulai diinten-sifkan. Tetapi manfaat penyuluhan kurang
dirasakan petani karena dilaksanakan oleh petugas Pangreh Praja (PP) dan
bukannya langsung kepada petani.
Karena itu, pada 1908 mulai diangkat pembantu penasehat
pertanian (Assistent Landbouw Adviseurs) tamatan Sekolah Pertanian
(Land-bouwschool)
4. Pembentukan
Landbouw Voorlichting Dienst (LVD)
Pada tahun 1910, dibnetuk LVD, dengan tugas pokok melaksanakan
penyuluhan, tetapi kegiatan penyuluh-an masih berada pada PP.Karena itu,
kegiatan penyuluhan dilaksanakan baik secara halus maupun secara keras.
Kondisi tersebut baru mengalami perubahan setelah pada 1921 LVD
dijadikan Dinas Pertanian Propinsi yang terlepas dari PP,Sejak saat itu, LVD
(di sam-ping tetap menjadi penasehat PP) berdiri sendiri untuk melaksanakan
kegiatan penyuluhan dan ber-tanggungjawab langsung kepada Departemen
Perta-nian.
5. Penyuluhan Oleh LVD
Beberapa kemajuan dicapai melalui penyuluhan yang dilakukan oleh
LVD.Salah satunya adalah, mulai ditinggalkannya cara-cara kekerasan dalam
kegiatan penyuluhan.
Pada 1910, sebenarnya sudah mulai pendidikan pertanian di
sekolah rendah.Pada 1918 terdapat 21 sekolah pertanian, tetapi kurang mendapat
perhatian masyarakat. Antara 1920-1927, sekolah-sekolah pertanian tersebut
diubah menjadi Sekolah Usahatani atau SUT (Landbouwbedrijf School) yang di
antara lulusannya bekerja pada LVD.
Padatahun 1927, dimulai penyelenggaraan Kursus Tani Desa
(KTD).Pada tahun 1938, terdapat 206 KTD di Jawa dan 16 buah di Luar Jawa dengan
jumlah murid sebanyak 6.000 Orang.
(Azis, 2010)
Penyuluhan Pada Jaman
Jepang (1942-1945)
Pada masa ini, praktis
tidak ada kegiatan penyuluhan, sehingga kelembagaan penyuluhan pertanian tidak
jelas bentuknya.
Selama masa ini,
diangkat para Mantri Pertanian Kecamatan (Son Sidoing), tetapi kegiatannya
lebih banyak berrtujuan untuk melakukan pemaksaan-pemaksaan kepada rakyat untuk
mengusahakan bahan pangan dan produk-produk strategis yang lain untuk
kepentingan angkatan perangnya.
(Azis, 2010)
Penyuluhan Pada Masa
Kemerdekaan
Perkembangan kelembagaan
penyuluhan pertanian selama periode ini, mengalami beberapa kali peru-bahan
sebagai berikut
a. Meskipun pada awal
kemerdekaan telah dica-nangkan Plan Kasimo (Rencana Produksi 3 tahun,
1948-1950), tetapitidak dapat terlaksana karena terjadinya revolusi fisik.
b. Pada pelaksanaan RKI
(Rencana Kese-jahteraan Istimewa) keI (1950-1955) dan ke II (1955-1960),
pelaksanaan penyuluhan pertanian dilaku-kan melalui P Balai Pendidikan Masyarakat
Desa (BPMD) pada tahun 1950) di setiap Kecamatan.
c. Pada pelaksanaan Gerakan
Swa-sembada Beras (SSB pelaksanaan penyuluhan dipimpin oleh Komando Operasi
Gerakan Makmur (KOGM) sejak di tingkat pusat sampai ke tingkat Desa.
d. Memasuki tahun 1967,
sejalan dengan pelak-sanaan program BIMAS-SSBM (Bimbingan Masal Swa Sembada
Bahan Makanan), kegiatan penyuluhan pertanian yang menjadi tugas pokok
Departemen/Dinas Pertanian Rakyat, dikoor-dinasikan (di tingkat nasional) oleh
Badan Pengendali Bimas, di tingkat provinsi dikoordina-sikan
e. oleh Badan Pembina Bimas
yang diketuai oleh Gubernur dengan Ketua Pembina Harian dijabat oleh Kepala
Dinas Pertanian Provinsi.Di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Badan
Pelaksana Bimas yang diketuai oleh Bupati dengan Kepala DinasPertanian sebagai
Ketua Pelaksana Harian.Sedang di tingkat Kecamatan, kegiatan penyu-luhan
pertanian dikordinasikan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan yang diketuai
oleh Camat, dan Pemimpin Pertanian Kecamatan atau Mantri Tani menjabat sebagai
Ketua Harian.
f. Mulai 1976 – 1991,
penyuluhan pertanian di tingkat propinsi dan kabupaten dilaksanakan dan menjadi
tanggungjawab Sekretariat Pembina/ Pelaksana BIMAS.
g. Mulai 1991-1996
penyuluhan pertanian di tingkat propinsi dan kabupaten dilaksanakan dan menjadi
tanggungjawab Dinas Sub-sektor masing-masing.
h. Mulai 1996-2001,
penyuluhan pertanian di ting-kat kabupaten dilaksanakan dan menjadi
tang-gungjawab Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP).
(Azis, 2010)
Pembentukan BPMD
Pembentukan Balai
Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) pada tahun 1950) di setiap Kecamatan,
merupakan realisasi kebijakan penyu-luhan pertanian kaitannya dengan
pelaksanaan RKI (Rencana Kese-jahteraan Istimewa) keI (1950-1955) dan ke II
(1955-1960).
Melalui BPMD, penyuluhan
dilakukan dengan mela-kukan kursus-kursus sebagai pelaksanaan metoda ”tetesan
minyak” (olievlejk systeem). Pada masa ini, pada 1958 telah dilaksanakan usaha
peningkatan produksi beras pada sentra-sentra seluas 1.000 Ha yang kemudian
dikenal dengan Padi Sentra.
(Azis, 2010)
Penyuluhan Masal
(Tumpahan Air)
Pada pertengahan 1959,
terjadi perubahan politik dengan dikeluar-kannya Dekrit Presiden pada 5 Juli
1959, yang ditindak-lanjuti dengan kebijakan Pola Pembangunan Nasional Semesta
Berencana Tahap I.Di bidang pertanian, kebijakan tersebut dinyatakan dalam
bentuk Gerakan Swa-sembada Beras (SSB yang dipimpin oleh Komando Operasi
Gerakan Makmur (KOGM) di propinsi), yang di tingkat pusat dipimpin langsung
oleh Presiden, berturut-turut oleh Gubernur (di propinsi), oleh Bupati (di
Kabupaten), Oleh Camat (di Kecamatan) dan oleh Kepala Desa (di tingkat desa).
Gerakan ini dilakukan
secara besar-besaran di seluruh tanah-air, sehingga sejak itu metoda ”tetesan
minyak” digantikan dengan ”tumpahan air.”
(Azis, 2010)
Azis. 2010. Sejarah Penyuluhan Indonesia (online). http://azisturindra.wordpress.com/2010/06/18/menegenal-sejarah-penyuluhan-di-indonesia-bagian-1. Diakses pada tanggal 20 Maret 2012
Azis. 2010. Sejarah
Penyuluhan Indonesia (online). http://azisturindra.wordpress.com/2010/06/18/mengenal-sejarah-penyuluhan-di-indonesia-bagian-2/. Diakses pada
tanggal 20 Maret 2012
Azis. 2010. Sejarah
Penyuluhan Indonesia (online). http://azisturindra.wordpress.com/2010/06/18/mengenal-sejarah-penyuluhan-di-indonesia-bagian-3/. Diakses pada
tanggal 20 Maret 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar